2018
NO
SASARAN STRATEGIS
NO
INDIKATOR KINERJA
TARGET
REALISASI
TAHUNAN
TW
VOLUME
                          URAIAN                          
JUMLAH
( % )
1.
Meningkatnya pendapatan nasional dari sektor pariwisata
1
Jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata
223 Rp Trilyun; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
223
Sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7, Pariwisata telah ditetapkan sebagai leading sektor. Sehingga dengan pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat meningkatnya pertumbuhan ekonomi, penerimaan devisa, dan penyerapan tenaga kerja. Jumlah penerimaan devisa dari sektor pariwisata menjadi indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Pariwisata yang bertujuan untuk mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa nasional. Devisa yang dimaksud didapatkan dan dicatat dari pengeluaran wisatawan mancanegara yang berwisata ke destinasi di Indonesia.
224
100

2
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional
5.25 %; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
5.25
Perhitungan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional dihitung berdasarkan hasil PDB sektor pariwisata dalam rupiah dibandingkan dengan total PDB Indonesia pada tahun berjalan. Nilai PDB sektor pariwisata ini memperhitungkan kontribusi PDB yang bersifat langsung maupun tak langsung. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB dipengaruhi oleh jumlah kunjungan wisman, perjalanan wisnus, investasi pariwisata, anggaran pemerintah utk pariwisata, sehingga untuk mencapai target kontribusi sektor pariwisata 5,5% pada akhir renstra TA 2019, Kemenpar melakukan strategi: 1. Meningkatkan Penerimaan Devisa 2. Meningkatkan Jumlah Tenaga Kerja 3. Meningkatkan Jumlah Wisatawan Mancanegara 4. Meningkatkan Jumlah Wisatawan Nusantara 5. Meningkatkan Investasi di Bidang Pariwisata
5.25
100
2.
Meningkatnya kunjungan Wisman dan Wisnus
1
Pertumbuhan jumlah Wisman
13 %; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
13
Pertumbuhan jumlah wisman merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur jumlah wisman yang berkunjung ke destinasi pariwisata di Indonesia. Adapun definisi wisatawan mancanegara pada indikator ini adalah setiap orang yang berasal dari luar wilayah Indonesia, yang mengunjungi Indonesia, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 jam dan maksimal 6 (enam) bulan, dengan tujuan: (a) berlibur, rekreasi, dan olah raga; (b) bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.
12.58
97

2
Peningkatan pergerakan Wisnus (data dari BPS)
1.85 %; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
1.85
Peningkatan Pergerakan wisnus merupakan IKSS yang bertujuan mengukur pergerakan wisatawan nusantara. Peningkatan pergerakan wisnus adalah jumlah frekuensi kunjungan wisatawan nusantara ke destinasi pariwisata nasional. Wisatawan Nusantara (wisnus) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela kurang dari 6 (enam) bulan dan bukan untuk tujuan bersekolah atau bekerja (memperoleh upah/gaji), serta sifat perjalanannya bukan rutin, dengan kriteria: (1) Mereka yang melakukan perjalanan ke obyek wisata komersial tidak memandang apakah menginap atau tidak menginap di hotel/penginapan komersial ataupun perjalanannya lebih/kurang dari 100 km (PP); (2) Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke obyek wisata komersial tetapi menginap dihotel/penginapan komersial, walaupun jarak perjalanannya kurang dari 100 km (PP); dan (3) Mereka yang melakukan perjalanan bukan ke obyek wisata komersial dan tidak menginap di hotel/ penginapan komersial tetapi jarak perjalanannya lebih dari 100 km (pulang-pergi).
0.8
43
3.
Meningkatnya daya saing pariwisata nasional
1
Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)
0 n.a Peringkat; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
0
Analisis daya saing menggunakan hasil evaluasi dalam bentuk Travel and Tourism Competitive Index (TTCI). Indeks dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF) untuk mengukur faktorfaktor dan kebijakan suatu negara yang memungkinkan pengembangan berkelanjutan dari sektor perjalanan (travel) dan pariwisata, yang pada akhirnya, akan berkontribusi terhadap pengembangan dan daya saing suatu negara. Hasil pengukuran TTCI oleh World Economic Forum (WEF) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
0
4.
Meningkatnya investasi sektor pariwisata
1
Jumlah investasi sektor pariwisata
2000 Juta USD; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
2000
Jumlah investasi Sektor Pariwisata merupakan IKSS yang bertujuan mengukur besarnya jumlah investasi sektor pariwisata yang diukur dalam juta US$. Investasi yang dimaksud merupakan akumulasi dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi yang cukup besar dibutuhkan dalam rangka mengembangkan destinasi pariwisata yang berkualitas, yaitu: meliputi pengembangan Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas (3A). Untuk itu, investasi sektor pariwisata perlu ditingkatkan sebagai modal utama dalam pengembangan destinasi pariwisata. Target realisasi Investasi sektor pariwisata tahun 2018 sebesar US$2,000 juta, meningkat 14,3% dari target tahun 2017 sebesar US$1,750 juta.
433.5
22
5.
Bertumbuhnya industri pariwisata nasional
1
Pertumbuhan industri pariwisata nasional
2 %; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
Adanya regulasi untuk kemudahan pendaftaran usaha pariwisata Sosialisasi sistem
0
TW4
2
Indikator Pertumbuhan Industri Pariwisata Nasional untuk mengukur dan melihat peningkatan/ penurunan jumlah usaha sektor pariwisata di Indonesia. Usaha yang dimaksud adalah usaha kecil dan menengah maupun perusahaan besar yang terdaftar di Kementerian Perdagangan yang kriterianya mengikuti regulasi yang berlaku. Cara perhitungan IKSS ini adalah membandingkan jumlah usaha baru di sektor pariwisata yang terdaftar mellalui Online Single Submission (OSS) dengan data usaha sektor pariwisata hasil sensus ekonomi/survey terbaru BPS
4
200
6.
Meningkatnya kualitas usaha pariwisata nasional
1
Rasio usaha pariwisata yang tersertifikasi terhadap total usaha pariwisata nasional
2.5 %; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
2.5
Rasio usaha pariwisata yang tersertifikasi terhadap total usaha pariwisata nasional bertujuan untuk mengetahui sejauh mana usaha pariwisata dapat memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang 10 Tahun 2009 yang menyatakan setiap pengusaha pariwisata wajib menerapkan standar usaha.
1.82
73
7.
Meningkatnya kuallitas SDM pariwisata nasional
1
Rasio SDM pariwisata nasional yang tersertifikasi terhadap total SDM pariwisata nasional
2 %; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
2
Rasio SDM Pariwisata Nasional yang tersertifikasi terhadap total SDM Pariwisata Nasional bertujuan untuk membandingkan jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi terhadap total usaha pariwisata di Indonesia. Sertifikasi yang dimaksud sebagai prasyarat usaha sektor pariwisata
1.98
99
8.
Dimanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan pariwisata nasional
1
Indeks pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pariwisata nasional
25 %; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
25
Indeks Pemanfaatan Hasil Penelitian Dan Pengembangan Pariwisata Nasional digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pariwisata nasional. Hasil penelitian dan pengembangan yang dimaksud adalah penelitian dan pengembangan yang dilakukan Kementerian Pariwisata maupun perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pariwisata. Pemanfaatan dilakukan dalam rangka peningkatan performa kepariwisataan nasional dibandingkan jumlah penelitian dan pengembangan yang dihasilkan. Bukti realisasi/pemenuhan dari IKSS ini adalah hasil asesmen pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pariwisata nasional.
24.1
96
9.
Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pariwisata
1
Nilai RB Kementerian Pariwisata
78.7 Nilai RB; TRIWULAN IV
TW1
0
0
TW2
0
0
TW3
0
0
TW4
78.7
Nilai RB Kementerian Pariwisata bertujuan untuk mengukur implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Pariwisata. Reformasi Birokrasi merupakan program nasional yang bertujuan untuk mengubah birokrasi di Indonesia menuju birokrasi yang profesional. Nilai RB dikeluarkan oleh KemenPAN RB setiap tahun untuk setiap K/L/P dalam rangka evaluasi performa birokrasi
76.9
98